REKOMENDASI KONGRES XXVII

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

 

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah entitas yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia, mahasiswa adalah anak kandung sejarah yang mampu melahirkan momentum-momentum perubahan demi menata arah perjalanan bangsa ke arah yang lebih baik dari masa ke masa. Peran-peran kebangsaan mahasiswa yang vital ini diperoleh karena posisi istimewa mereka sebagai duta masa depan bangsa. Sebab, peran alamiah dari mahasiswa ialah sebagai kelompok terpelajar yang memiliki kepeloporan dan kepemimpinan untuk menggerakkan sumber daya dan potensi yang ada pada umat, bangsa dan negaranya. Lewat serangkaian momentum perubahan sosial dalam usaha untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin untuk membentuk sebuah peradaban yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghafur (dalam konteks mahasiswa muslim).

Keistimewaan tersebut pada awalnya diperoleh berasal dari kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan tinggi dari proses perkuliahan. Dengan demikian, mereka memiliki kelebihan dalam hal ilmu dan pengetahuan bila dibandingkan dengan anggota masyarakat lain. Inilah yang menjadikan mahasiswa mendapatkan status elite modern di dalam struktur sosial masyarakat. Keluasan ilmu dan pengetahuan tersebut yang menuntun mahasiswa bertransformasi menjadi rausyan fikr (kaum yang tercerahkan), sehingga berbekal ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya, mahasiswa dapat untuk melihat dengan jernih kondisi melingkupi bangsanya. Sehingga mampu memberikan solusi bagi permasalahan kontemporer, serta memberikan proyeksi bagi bangsanya agar siap untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Misi dari rausyan fikr ini adalah misi profetik (misi-misi kenabian) yaitu sebuah tradisi progressif untuk mendorong perubahan struktural guna mewujudkan peradaban manusia untuk menjadi lebih adil dan sejahtera serta membebaskan manusia dari segala problematiknya. Misi ini mewajibkan mahasiswa untuk selalu berada dalam kondisi  awas dan waspada ketika mereka bersentuhan dengan kenyataan di lapangan mengenai kondisi bangsanya, guna menangkap tanda-tanda pada zaman yang selalu bergerak. Dengan demikian mahasiswa juga harus menjadi intelektual organik (Gramscian) yang berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang tidak saja berkutat di menara gading sebagai pengamat dan penghasil teori sosial belaka, namun turut serta berproses dalam menggagas, merekayasa, dan melaksanakan perubahan sosial itu sendiri.

Dalam melaksanakan misi, peran dan fungsinya tersebut mahasiswa membutuhkan wadah sebagai alat perjuangan, tempat untuk mengkreasikan ide dan gagasan, serta menghimpun kekuataan dan sumber daya yang dimilikinya. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan salah satu alat perjuangan dari mahasiswa Indonesia, sebagai bentuk ijtihad dan rasa tanggungjawab mahasiswa muslim dalam memenuhi basis demand bangsa Indonesia untuk turut serta memperjuangkan terwujudnya sebuah bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Karena, bagi HMI Indonesia dan Islam adalah dua entitas yang saling berjalin dan berkelindan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sehingga dalam mengekspresikan keIslamannya, HMI sekaligus telah menyatakan keindonesiaannya. Karena, perjuangan HMI sebatas hendak mengamalkan nilai-nilai luhur universal yang diserapnya dari ajaran-ajaran Islam dalam wadah tanah air Indonesia tercinta, bukan perjuangan untuk memformalisasikan syariah Islam.

Maka dengan demikian, HMI pun tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dalam menjalankan misi, peran dan fungsinya tersebut. Karena, Pancasila memiliki fungsi dan peran fundamental dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sebagai dasar negara, sebagai konsensus dasar dan kontrak sosial bangsa Indonesia, sebagai seperangkat nilai yang menjadi identitas kultural, dan pada akhirnya merupakan pengejawantahan visi bangsa Indonesia untuk menciptakan sebuah peradaban.

Bagi HMI, Pancasila merupakan objektifikasi dari nilai-nilai universal Islam yang hidup dalam alam kebatinan masyarakat Indonesia. Jadi tidak ada kontradiksi diantara keduanya yang bisa saling di pertentangkan, namun justru saling hidup dan menghidupkan satu sama lain. Ini merupakan bukti komitmen HMI terhadap keindonesiaan, sebagai kelanjutan dari sistem keimanannya. Oleh karena itu, cita-cita peradaban Islam dan tujuan nasional Indonesia merupakan dua hal pokok yang menjadi tujuan HMI untuk diwujudkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun HMI seringkali mengalami proses metamorfosa dalam menjalankan peran-peran kebangsaannya, tetap saja entitas HMI sebagai organisasi mahasiswa yang menjadi pilar dalam mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. Wujud permulaannya adalah peran HMI sebagai organisasi perkaderan, dengan segenap nilai dan metodologi yang dimiliki untuk membina kader-kader umat dan bangsa (mahasiswa muslim Indonesia) menjadi insan cita, untuk siap menjadi pemimpin di masa mendatang. Kader-kader insan cita ini memiliki kesamaan visi dan konsep tentang umat dan bangsa yang dicita-citakanya, meskipun berbeda latar belakang dalam hal manhaj, daerah asal, maupun bidang ilmu pengetahuan.

Kumpulan dari kader-kader insan cita tersebut membentuk sebuah jaringan epistemic community yang merupakan wujud HMI sebagai kelompok strategis yang memiliki sejumlah agenda untuk terus menggulirkan rekayasa sosial hingga cita-cita dan tujuan dari Islam dan Indonesia tercapai. Derivasi dari agenda tersebut adalah wujud HMI sebagai kelompok kepentingan yang berperan mengadvokasi visi dan konsep kebangsaannya melalui jalur-jalur agama, politik, ekonomi, sosial dan budaya di tengah sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam proses perjuangan mewujudkan cita-cita tersebut, maka peluang keberhasilannya akan sangat berhubungan erat dengan tantangan dan peluang yang terjadi pada saat itu. Dalam konteks wacana kontemporer, globalisasi merupakan semangat zaman yang berkembang saat ini. Dengan begitu, HMI harus dapat memberikan proyeksi dan solusi bagi bangsa Indonesia, agar siap menghadapi berbagai konsekuensi yang akan di hadapinya, sehingga bangsa ini tetap mampu bersaing dalam arena kompetisi internasional serta tidak tergilas oleh roda zaman.

Globalisasi telah menghantarkan peradaban umat manusia ke dalam suatu kondisi, di mana melalui pencapaian taraf teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi membuat ruang dan waktu tidak lagi menjadi hambatan signifikan bagi aktifitas kehidupan manusia, terutama di bidang ekonomi sebagai faktor utama yang membangun kesejahteraan sebuah bangsa. Dampaknya bagi hubungan internasional adalah lahirnya sebuah arena kompetisi diantara bangsa-bangsa yang bernama pasar bebas. Norma dan aturan yang berlaku dalam arena tersebut adalah survival of fittest, dimana negara yang kuat akan berkuasa dan menjelma menjadi bangsa yang memiliki peradaban besar, yang memiliki pengaruh besar dan menghegemoni dunia dalam hal ekonomi, politik, militer maupun budaya. Dengan demikian, negara tersebut pun bisa memaksimalkan kepentingannya kepada negara lain yang jauh lebih lemah untuk mempertahankan kekuasaaan dan hegemoninya tersebut.

Kondisi ini akan menjadi sumber ketimpangan di dunia, di mana akan ada bangsa yang hanya akan sekadar menjadi lahan eksploitasi bagi bangsa lain yang lebih kuat. Ini merupakan hasil dari mekanisme alamiah akumulasi modal  dari proses perdagangan bebas tersebut, dan juga merupakan tipikal eksploitasi kemanusiaan (penjajahan) di masa mendatang yang di legalkan lewat perjanjian-perjanjian konspiratif internasional.

Eksistensi suatu negara dan bangsa untuk mampu bertahan dalam kondisi seperti itu sangat di tentukan oleh penguasaan ideologi, teknologi, penguasaan sumber daya alam, dan sumber daya manusia unggul yang dimiliki. Dengan begitu, negara bangsa tersebut menguasai aspek material maupun aspek non material sebagai modal kontestasi mereka di arena pasar bebas.

Selain itu ada tiga pilar utama yang menentukan eksistensi dan superioritas suatu bangsa. Pertama. Keyakinan atau pandangan bangsa itu tentang kekuatan dan keunggulan bangsa tersebut atas bangsa lain. Kedua, kemampuan bangsa tersebut dalam menginterprestasikan secara intelektual dan saintifik atas kayakinan tersebut dalam realitas kehidupan. Ketiga, adanya manusia par excellence yang berani dan cerdas untuk mendasarkan hidupnya atas keyakinan tersebut secara penuh dan komprehensif.

Menghadapi kondisi tersebut HMI ingin melahirkan sebuah pemikiran sebagai sebuah keyakinan HMI akan kebangkitan Indonesia, berupa visi kebangsaan yang juga merupakan solusi sekaligus proyeksi bagi bangsa ini, sebagai bentuk respon HMI terhadap tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang. Momentum Kongres HMI XXVII diharapkan mampu melahirkan suatu kebulatan tekad untuk berbuat yang lebih baik, bagi umat manusia, Bangsa dan Negara Indonesia.

Agar program aksi seluruh jajaran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terkoordinasi dengan baik, perlu ditunjang oleh suatu pemahaman bersama tentang kondisi perkembangan lingkungan strategis HMI, baik secara internal maupun eksternal. Mengingat pentingnya kesamaan persepsi dalam menyikapi perubahan-perubahan lingkungan strategis itulah, Kongres XXVII Himpunan Mahasiswa Islam dengan ini mengeluarkan rekomendasi kepada seluruh jajaran Himpunan Mahasiswa Islam periode 2010-2012 dengan didasarkan pada; Al-Qur,an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, AD/ART HMI, dan kebutuhan akan masa depan organisasi sebagai berikut:

 

I. Rekomendasi Internal

Memperhatikan kondisi internal HMI, kita patut prihatin dengan semakin berkurangnya daya saing organisasi. Namun bukan berarti bahwa kesempatan untuk melakukan pembenahan-pembenahan telah tertutup sama sekali. Karena itu, Kongres XXVII merekomendasikan upaya-upaya perbaikan internal organisasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

  1. Bahwa letak persoalan yang paling penting dihadapi oleh HMI berasal dari kader-kader HMI sendiri. Dewasa ini, terlihat bahwa kader-kader HMI terutama yang aktif di kepengurusan, semakin tidak antusias mengembangkan kualitas individunya.
  2. Militansi kader yang rendah, karena tidak didukung oleh daya nalar dan skill yang kuat, sehingga mudah diombang-ambingkan oleh isu-isu dari luar. Tentu tidak semua isu yang datang dari luar harus ditepis, tapi setidaknya, respons atas sebuah isu hendaknya mampu dikritisi secara intelektual sebelum diberi apresiasi.
  3. Melaksanakan NDP HMI hasil kongres malang dalam setiap jenjang training HMI.
  4. Membangun HMI sebagai Laboratorium Kajian Pembaharuan Pemikiran Islam dan Tafsir Alternatif Al-Quran dan Al-Hadist.
  5. Kurikulum Perkaderan: diarahkan untuk mendukung integrasi program LK I (Basic training), LK II (Intermediate Training) dan LK III (Advance Training), serta menjamin kualitas proses sehingga dapat diwujudkannya academic excellence. Termasuk mengaitkan penelitian dan pengembangan serta merekonstruksi sistem ilmu pengetahuan umat Islam (natural science, social science dan religious science).
  6. Kembali kepada Ilmu sebagai Basis Pengembangan Organisasi dan Peningkatan Kualitas Kader.
  7. Komposisi kepengurusan di seluruh tingkatan terlalu banyak, sehingga ketua umum di seluruh tingkatan, tidak memiliki waktu yang cukup untuk organisasi, tapi habis untuk mengurus ”masalah dapur” pengurus. Dan lain-lain masalah yang perlu diantisipasi secepatnya.

Implikasi dari semuanya adalah, belum membaiknya citra organisasi dimata anggota, maupun di kalangan stekholders HMI. Untuk itu Kongres XXVII HMI di Depok merekomendasikan agar:

1)     Proses rekruitmen pengurus diperketat dengan memperhatikan track rekord anggota yang akan diangkat sebagai pengurus.

2)     Menugaskan kepada PB HMI untuk melaksanakan Up Grading Instruktur Nasional untuk NDP sebanyak 4 angkatan selama 1 periode kepengurusan. Serta menugaskan HMI Cabang seluruh Indonesia untuk melaksanakan Up Grading NDP masing-masing 2 angkatan dalam satu periode kepengurusan.

3)     Menugaskan HMI komisariat untuk memperdalam NDP bagi setiap kader – kader  lepasan LK I HMI diwilayah kerjanya masing-masing.

4)     Memberikan kesempatan kepada Ketua Umum PB HMI terpilih untuk menyusun kepengurusan bersama Mide Formateur Kongres dengan ketentuan maksimal 122 orang Pengurus Besar, yang di dalamnya ada representasi 20 persen (mengikuti kecenderungan tuntutan aktifis perempuan nasional) perempuan. Keseluruhan dari jumlah kepengurusan merepresentasikan seluruh provinsi di Indonesia. Dalam penyusunannya, tetap mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI.

5)     Merekomendasikan kepada pengurus besar HMI untuk menyediakan sekretariat permanen bagi sentra aktifitas PB HMI. Untuk menghindari berlarut-larutnya persoalan di sekretariat PB HMI saat ini, Kongres HMI memberikan keluasan kepada PB HMI untuk mencari tempat baru yang representatif.

6)     Merekomendasikan kepada Pengurus Besar HMI untuk menertibkan proses data base kader HMI se-Indonesia dalam waktu 6 bulan pertama kepengurusan.

7)     Menugaskan kepada seluruh elemen HMI diseluruh tingkatan agar menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yg sifatnya terjadwal, terukur serta sangat berdampak positif kepada organisasi.

8)     Merekomendasikan kepada Pengurus Besar untuk menertibkan Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Lembaga Profesi di tingkat PB HMI, demi kesinambungan kinerja dan profesionalisme lembaga Profesi yang di maksud.

9)     Merekomendasikan kepada pengurus besar untuk segera melaksanakan training instruktur minimal 6 bulan setelah pelantikan.

10)Menugaskan kepada PB HMI untuk segera menindak lanjuti usulan pemekaran dari cabang –cabang dan badko.

11) Segera islah HMI  dan HMI MPO.

12)Melakukan lokakarya NDP dengan mengundang seluruh cabang di Indonesia.

II. Rekomendasi Eksternal

 

  1. 1.     Kebijakan Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia, Penguatan Sistem Nilai dalam kehidupan bermasyarakat serta Kebangkitan Umat Islam. 

Umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia merupakan ruh bagi setiap perubahan di Indonesia. Dengan begitu keadaan umat Islam di Indonesia menjadi parameter bagi keadaan bangsa Indonesia. Kebangkitan di sini berarti umat Islam yang memiliki watak inklusif dan moderat sesuai dengan nilai-nilai Islam, memiliki penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan, memiliki akses terhadap sumber daya dan yang terpenting memiliki akhlaqul karimah sebagai landasan prilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepada Pengurus besar HMI agar terus melakukan kajian dan membuat formulasi yang tepat tentang penguatan kehidupan keagaman di Indonesia. Dengan mendorong secara terus-menerus terjadinya dialog kultural antar sesama pemeluk agama di Indonesia. Kepada Badko HMI, HMI Cabang di seluruh Indonesia diharapkan secara kontinyu melakukan monitoring terhadap kinerja Forum Kerukunan Antara Umat Beragama (FKUB) di wilayah kerja masing-masing.  Kepada seluruh jajaran HMI diinstruksikan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam rangka memperkuat hubungan inter maupun antar umat beragama, dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Qur,an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kepada seluruh anggota/kader HMI di himbau untuk memperdalam pemahaman keagamaannya dengan mengefektifkan kegiatan-kegiatan pengajian maupun pengkajian terhadap Al-Qur,an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, agar nafas Islam sebagaimana termaktub dalam tujuan HMI benar-benar bersenyawa dengan aktifi tas kader-kader HMI.

  1. 2.     Problematika Kemiskinan, Pengangguran dan Tanggungjawab Sosial

Masalah kemiskinan merupakan persoalan yang tidak mungkin dihilangkan seratus persen. Sudah menjadi sunnatullah, bahwa dalam setiap masyarakat akan ditemukan orang yang berkecukupan dan kurang kekecukupan. Tetapi persoalan kemiskinan di Indonesia menjadi penting untuk memperoleh perhatian mengingat masalah ini, telah berkembang di luar batas-batas prikemanusiaan, di luar Sunnatullah. Di luar sunnatullah, karena bangsa Indonesia oleh Tuhan dianugerahi begitu besar potensi berupa kekayaan alam. Di luar sunnatullah, karena kemiskinan terjadi dalam suatu masyarakat dengan populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia, yang mestinya dapat hidup dengan tata cara yang lebih beradab, tata cara yang Islami, di mana seseorang berdasarkan keyakinan umat Islam memiliki tanggungjawab yang besar terhadap persoalan yang dihadapi sesamanya, baik dengan tata cara yang telah diatur oleh Syar’i seperti Zakat, Infaq dan Sadaqah, maupun berdasarkan naluri kemanusiaan untuk saling bantu-membantu. Maka dalam Kongres XXVII ini merekomendasikan untuk:

  • Mendesak kepada Pemerintah dan DPR dan DPD untuk mengamandemen UUD 1945, dengan substansi merumuskan tata kelola sumber-sumber kekayaan negara, yang berpihak kepada rakyat Indonesia.
  • Mengamandemen seluruh Undang-undang yang terkait dengan tata kelola kekayaan negara agar benar-benar dapat berdampak langsung bagi terjadinya distribusi ekonomi kepada mayoritas rakyat Indonesia, secara adil.
  • Menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa, neoliberalisme dan perdagangan bebas tidak boleh dijadikan alasan untuk menjadikan perekonomian bangsa kita lemah dan tergantung pada perekonomian bangsa lain. Ekonomi Indonesia harus berdikari, memanfaat setiap potensi yang dimiliki baik sumberdaya alam, teknologi, maupun sumber daya manusia yang ada, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  • Melaksanakan pembangunan ekonomi Indonesia dimaksudkan untuk mencapai keadilan sosial serta meningkatkan taraf kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia melalui pencapaian kedaulatan ekonomi nasional, dengan jalan melindungi kepentingan nasional, serta mengoptimalkan aset-aset strategis dan sumber daya milik negara.
  • Melindungi perekonomian rakyat, perkonomian saat ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan modal, barang siapa yang memilili modal kuat maka bisa memonopoli tiap sudut perkonomian yang menghasilkan keuntungan. Bagi yang tidak memiliki modal kuat maka akan tergusur dari arena persaingan dan kehilangan sumber-sumber penghasilan mereka. Maka dari itu perekonomian rakyat yang levelnya menengah ke-bawah harus dilindungi oleh sederet regulasi yang menjamin keberadaan dan keberlangsungan roda perekonomian mereka karena matinya perekonomian rakyat sama dengan bencana bagi rakyat miskin di Indonesia.
  • Mendesak ditertibkannya berbagai peraturan daerah yang tidak berpihak kepada UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat.
  • Mendesak kepada pemerintah supaya membuka lapangan kerja baru, dan memberikan proteksi kepada hak-hak buruh.
  • Mendesak secara bersama-sama BPK, KPK, BPKP, untuk melakukan audit terhadap program-program pengentasan kemiskinan, karena ditengarai telah terjadi pengelolaan keuangan yang tidak sehat terhadap berbagai program-program kemiskinan.
  • Mendesak pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM, menaikkan pajak bagi perusahaan dan memperbesar porsi bagi hasil pemerintah terhadap semua perusahaan asing, maupun swasta nasional yang beroperasi pada sektor pertambangan dan perminyakan di Indonesia.
  • Mendesak agar seluruh kontrak karya pertambangan dievaluasi total, dan bila perlu dilakukan nasionalisasi terhadap perusahaan pertambangan asing yang tidak kooperatif dengan skema kontrak karya yang menguntungkan pemerintah Indonesia.
  • Mendesak pemerintah merevisi UU No. 25 Tahun 2008 yang tidak pro usaha mikro.
  1. 3.     Penanganan Krisis Pangan, Global Warming, dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Dampak kesalahan penerapan kebijakan yang pro-kapitalis sejak 22 tahun silam diIndonesia, dengan memberikan porsi besar terhadap saran dan rekomendasi IMF, Bank Dunia maupun WTO, terbukti secara nyata telah melumpuhkan kemampuan negara dan pemerintah dalam mengendalikan ketersediaan pangan. Kebijakan pro-kapitalis yang menafi kan pentingnya peran negara untuk mengatur regulasi ketahanan pangan mencapai puncak absurditasnya ditandai tatkala (International Monetery Fund) IMF berhasil mereduksi secara siginifi kan fungsi Bulog, Pertamina dan Bank Indonesia untuk mengendalikan fungsi-fungsi regulasinya dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan. Secara global, kebijakan neo-liberalisme yang memberikan proporsi kepada para pemilik modal, secara signifi kan telah menyebabkan terjadinya destruksi massif terhadap kelestarian lingkungan hidup, yang berdampak kepada terjadinya pemanasan global (global warming). Kebijakan penguasaan hutan misalnya; telah menyebabkan terjadinya penggundulan hutan secara massif. Mentalitas aparat yang berkoalisi dengan penjahat hutan semakin memperparah kerusakan hutan dan habitatnya. Sementara itu, potensi hasil laut lebih banyak dinikmati oleh nelayan-nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara membabi buta, dengan teknologi modern yang mereka gunakan tanpa mampu dicegah oleh pihak keamanan laut. Kebangkitan ekonomi Cina, India, Korea, Jepang telah berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan pangan dengan kualitas yang lebih baik. Keadaan itu bersinergi dengan semakin banyak pengusaha ikan dari Cina, Jepang maupun Korea yang menjarah ikan di perairan Indonesia.Faktor pargmatisme aparat keamanan dipicu oleh rendahnya penghasilan mereka, serta terbatasnya kemampuan aparat dengan alutista yang tidak memadai, telah meningkatkan kuantitas maupun kualitas kegiatan illegal fishing. Pada saat yang sama, daya saing nelayan pribumi untuk memaksimalkan potensi ketersediaan bahan pangan dari sektor kelautan semakin hari-semakin terbatas. Teknologi yang mereka gunakan, hampir dipastikan bukan tandingan dari para nelayan asing yang melakukan illegal fishing. Nelayan kita juga didesak oleh iklim yang kian tidak bersahabat, akibat global warming. Para nelayan kita beberapa tahun terkhir praktis lebih banyak tidak melaut dari waktu-waktu sebelumnya karena cuaca yang semakin tidak bersahabat. Ironisnya, negara-negara maju yang telah banyak skema kebijakan pro-kapitalisme yang sebelumnya mereka ”paksa”kan kepada negara-negara berkembang, alih-alih berfikir untuk memberikan insentif dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan di negara-negara miskin. Negara-negara kaya, justru melihat keadaan yang dialami oleh negara miskin (yang telah mereka kurassumber dayanya) sebagai peluang untuk mempertegas hegemoni mereka. Berbagai skema kebijakan dipaksakan oleh negara-negara kaya sebagai pra syarat bagi negara miskin memperoleh pinjaman. Di Indonesia misalnya, kita menyaksikan kebijakan sewa lahan hingga 100 tahun telah diberlakukan; alih fungsi hutan lindung terus-menerus dilegalkan. Kebijakan-kebijakan seperti ini dipastikan hanya menguntungkan pemilik modal besar, dan merugikan masyarakat adat, serta mengancam masa depan Bangsa. Hutan-hutan tropis sebagian besarnya telah punah, digantikan dengan tanaman industri seperti Sawit, karet dan berbagai keperluan industri lainnya. Ironisnya, umumnya alih fungsi lahan dari hutan tropis menjadi hutan industri kelihataannya tidak memberi manfaat yang lebih baik terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan penduduk di sekitarnya. Lebih ironis lagi,  ara pengusaha yang diberi kuasa untuk mengelola lahan, seringkali tidak bertanggungjawab.

Mencermati ancaman krisis ketahanan pangan nasional, sebagai dampak dari semakin memburuknya iklim akibat perubahan cuaca, dan kerusakan lingkungan hidup, Kongres XXVII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merekomendasikan:

  • Perlunya paradigma baru dalam membangun kebijakan ekonomi politik yang mampu menciptakan keadilan perlakuan dan mendorong percepatan tingkat kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus mampu merancang suatu blue print, kebijakan ekonomi politik yang mencerminkan bahwa pemerintah dapat berlaku adil, ada keberpihakan kepada rakyat yang sedang susah. Momentum perubahan iklim yang mengancam kelamatan jiwa rakyat Indonesia, menggerogoti daya saing ekonomi, menciptakan pengangguran, kemiskinan, wabah penyakit, kerusakan infrastruktur, bahkan mengancam keberlangsungan pranata sosial; semestinya menjadi momentum untuk melakukan perubahan kebijakan ekonomi politik secara radikal. Suatu perubahan kebijakan ekonomi politik yang sejalan dengan amanat oleh UUD 1945 ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Suatu kebijakan yang diharapkan menjauhkan rakyat Indonesia dari keharusan melakukan praktek perbudakan akibat monopoli perusahaan multinasional; yang mampu membebaskan masyarakat dari penghisapan alat-alat produksi berskala besar. Suatu kebijakan yang tidak saja memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat, tetapi juga kepada sumber-sumber produksi yang diperlukan untuk keberlangsungan masyarakat Indonesia.
  • Perubahan paradigma diharapkan tercermin dari blue print kebijakan ekonomi politik pemerintah untuk: (1) membuat UU tentang Bulog sebagai pemegang regulasi dalam rangka ketahanan pangan nasional (2) Revisi terhadap UU pengelolaan Tanah, Air dan Hutan agar sebesarbesarnya dalam penguasaan negara sebagaimana amanat UUD 1945, agar sebesar-besar manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. (3) memberikan dukungan kepada pemerintah untuk memberikan proteksi terhadap hasil-hasil produk pertanian nasional, termasuk membuat kebijakan pembatasan ekspor hasil pertanian sampai stock untuk kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
  • Perubahan paradigma dimaksudkan agar pemerintah dapat berhadapan dengan para koorporatokrasi yang seringkali melakukan ”pembajakan” terhadap pemerintahan demokratis. Membiarkan para pembajak demokrasi terus-menerus beraksi, tanpa kemampuan negara dalam mengendalikannya, dan atau secara sengaja memberikan ruang, berarti negara telah melakukan pengingkaran kepada Pancasila dan UUD 1945.
  • Melindungi lingkungan hidup, Indonesia merupakan paru-paru dunia, namun tingkat kerusakan hutan yang besar mendorong terjadinya bencana yang disebabkan oleh rusaknya kesimbangan alam yang sangat menghancurkan efeknya bagi kehidupan rakyat. pembangunan Indonesia harus menjaga kelestarian lingkungan, karena kemajuan yang telah maupun akan dicapai akan sia-sia bila kita juga harus kehilangan alam yang menjadi tempat kita hidup.
  • Mendesak kepada pemerintah agar menindak tegas perusahaan-perusahaan yang beroperasi di seluruh Indonesia, tapi tidak memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.
  • Mewujudkan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi yang dapat menigkatkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • Mendesak pemerintah untuk membuat sistem penanggulangan bencana alam yang lebih efektif dan memiliki standar kelayakan.
  • Sejalan dengan paradigma kelestarian lingkungan hidup, untuk melepaskan ketergantungan Indonesia pada dominasi asing dan juga menyelamatkan kelestarian lingkungan di Indonesia, maka pemerintah harus berani memutuskan ketergantungan tersebut dengan membangun ekonomi rakyat yang ramah lingkungan. Ini berupa modal yang digali dari potensi internal yang gradual dan terarah; kemampuan teknologi, pengembangan skill teknis budidaya dan keterampilan masyarakat; pasar domestik untuk memasarkan produk rakyat; manajemen dan informasi guna menyokong kekuatan ekonomi rakyat.
  • Meminta PB HMI memberikan sikap secara resmi mengenai pembangunan PLTN di Indonesia.
  • Menolak alih fungsi hutan di Indonesia.
  1. 4.     Pendidikan Nasional

Mencermati sistem pendidikan nasional Indonesia yang belum mampu menjawab dampak global, kurikulum yang masih banyak kelemahan dan kekurangan, relevansi pendidikan dengan dunia kerja, kemerosotan moralitas masyarakat (hilangnya budi pekerti) serta transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan maka dipandang perlu untuk merekomendasikan:

  • PB HMI harus terus memperjuangkan terealiasasinya amanat UUD 1945 untuk memenuhi 20% anggaran pendidikan, memperbanyak program beasiswa, dan memberikan perhatian yang tinggi bagi pengembangan riset dan alih teknologi.
  • Mendesak pemerintah untuk memformulasikan kembali system Ujian Nasional. Namun,dikembangkan kepada pemuda.
  • Mendesak kepada pemerintah baik pusat maupun daerah agar memberikan prioritas bagi pembangunan infra maupun suprastruktur pendidikan.
  • Mendesak pemerintah segera menindaklanjuti amanah UU pendidikan yang mengharuskan adanya pengalihan lembaga-lembaga kedinasan di bawah kendali departemen pendidikan nasional.
  • Mendesak pemerintah untuk melakukan pemerataan pelayanan berbasis IT serta memangkas beban birokrasi pendidikan.
  • Program Life Skill. Memberi nilai tambah pada kompetensi standar lulusan yaitu penguasaan pengetahuan, kemampuan dan sikap dengan jiwa dan kemampuan kepemimpinan.
  • Memasyarakatkan Budaya prestasi (Achievement Culture). Budaya yang didasarkan pada dorongan individu dalam sekolah dalam suasana yang mendorong eksepsi diri dan usaha keras untuk adanya independensi keilmuan adalah keberhasilan dan prestasi kerja. Budaya ini sudah seharusnya berlaku di dunia pendidikan tentang independensi dalam belajar, penelitian dan pengabdian. Sehingga lebih menekankan terciptanya manusia yang profesional, mandiri dan berprestasi dalam melaksanakan tugasnya.
  • National Character Building, melalui pembangunan manusia Indonesia yang berlandasakan pada nilai-nilai luhur moral kebudayaan nasional sebagai identitas bangsa yang dioperasionalisasikan melalui sistem pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan melahirkan manusia-manusia Indonesia yang unggul.
  1. 5.     Pertahanan Keamanan, Nasionalisme Progresif dan Masalah Hubungan Internasional

Strategi Menghadapi Kompetisi Global. Apabila Indonesia telah berhasil menjalankan empat hal maka yang terakhir harus dipersiapkan adalah strategi untuk berkompetisi di kancah globalisasi itu sendiri yaitu: pertama, politik luar negeri yang menjadi ujung tombak diplomasi untuk melindungi dan memaksimalkan peran kepentingan nasional dalam pergaulan internasional. Kedua, produk-produk unggulan nasional yang bisa memiliki nilai jual tinggi serta daya tawar yang kuat pada perdagangan internasional. Sehingga produk-produk unggulan nasional ini tidak hanya dapat memberikan keuntungan lebih bagi perekonomian nasional melainkan juga mampu menjadi alat tawar yang ampuh bagi negoisasi dan diplomasi politik internasional untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan melindungi kepentingan nasional.

Mengingat demikian pentingnya persoalan pertahanan dan keamanan Negara, dan demikian strategisnya fungsi dan peran diplomatik untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, HMI menilai bahwa:

  • Di perlukan kontekstualisasi makna ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dalam UUD 1945 dalam perspektif hukum, ekonomi, politik, dan tidak sebatas perspektif pertahanan terirotial semata.
  • Diperlukan reorientasi peran diplomatik dalam kerangka kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, untuk lebih difokuskan kepada ranah ekonomi politik, ketimbang hanya sebatas diplomatik an-sich.
  • Agar hal ini dapat diwujudkan, Kongres HMI mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk membekali kemampuan analysis ekonomi politik kepada semua diplomat Indonesia yang ditugaskan di luar negeri.
  • Penterjemahan politik luar negeri yang bebas aktif dalam persepetif ekonomi politik, diharapkan lebih mendorong terjadinya hubungan people to people (P to P) dalam memperkuat hubungan Government to Government (G to G) yang selama ini telah berlangsung baik.
  • Untuk memperkuat hubungan bilateral, maupun multilateral, serta mendorong kearah peningkatan hubungan people to people, penting bagi para diplomat Indonesia untuk terus-menerus memperkuat pola niche diplomacy. Konsep niche diplomacy mengacu pada kemampuan Negara (dan negara mitra) untuk mengidentifi kasi secara mendalam kepentingankepentingan utamanya dalam hubungannya dengan negara lain. Niche diplomacy, ditunjukkan dengan adanya kesamaan karakter dan focus hubungan bilateral kedua negara. Karakter merujuk pada kesamaan nilai,kepentingan dan kebutuhan strategis sedangkan fokus bermakna sebagai lingkungan ekternal terdekat dari kedua negara yang bermitra.
  • Menugaskan kepada PB HMI untuk mengkaji makna dari amanat UUD 1945 untuk ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia”, dalam perfektip ekonomi politik sebagai konsekuensi atas amanat UUD 1945 untuk ”ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
  • Nasionalisme Progresif, sebagai jalan untuk memperjuangkan kepentingan bersama milik seluruh bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan merajut rasa solidaritas nasionalisme di masa mendatang.
  • Mendorong dikeluarkannya PP turunan dari UU No. 11 tahun 2006.
  1. 6.     Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Karena itu, korupsi tidak bisa dibiarkan berkembang menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat, karena berdampak sangat negatif bagi suatu Bangsa. Masalah pemberantasan korupsi ini, telah berkali-kali direkomendasikan oleh Kongres HMI agar diberantas. Ironisnya, dalam banyak contoh kasus korupsi yang terungkap,sejumlah pelakunya adalah mantan aktifis HMI, baik di legislatif maupun dieksekutif. Karena itu, Kongres HMI kembali menegaskan:

  • Bahwa korupsi dan semua pelaku korupsi adalah musuh bangsa, musuh HMI, dan musuh masyarakat.
  • Kongres HMI menginstruksikan kepada seluruh kader HMI, baik secara kelembagaan, maupun secara individu, untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap para koruptor. Perlawanan terhadap koruptor dilakukan dengan menjaga diri sendiri untuk tidak terlibat dalam kegiatankegiatan korupsi. Perlawanan terhadap koruptor juga dilakukan dengan tidak memberikan pembelaan dalam bentuk apapun terhadap siapa pun, (termasuk kepada Alumni HMI) yang terlibat korupsi.
  • HMI mendesak kepada pemerintah, dan seluruh jajarannya untuk menghentikan prilaku korupsi diinstansinya masing-masing.
  • HMI mendesak kepada Pemerintah untuk lebih serius melakukan pemberantasan korupsi.
  • HMI mendesak agar seluruh aparat negara yang ditugaskan melakukan pemberantasan korupsi untuk memberikan teladan dengan menjauhi praktek korupsi.
  • Mendesak penuntasan kasus bank century, mafia pajak dan praktek-praktek mafia hukum di dalam negeri.
  • Mendesak Pemerintah untuk memberikan advokasi yang massif dan kongret terhadap korban-korban pelecehan yang terjadi pada warga negara indonesia yang ada di luar negeri.
  • Mendesak disahkan RUU Tipikor yang baru , yang memuat prinsip Civil Forfeil Cure.
  • Mendesak pemerintah untuk merevisi UU yang kontradiktif satu dengan yang lain dan membentuk “Law Centre”. Yang sifatnya independen dan tugasnya meverifikasi per Undang – Undangan sebelum di bahas dan disahkan oleh pihak legislatif.
  • Mendesak kepada seluruh instansi pemerintah untuk segera dapat mengurangi penyakit sosial seperti Judi, Togel, dan tempat – tempat prostitusi di Republik Indonesia yang saat ini sedang marak.
  • Mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU tipikor .
  • Mendesak pemerintah membentuk law center agar tidak ada UU yang tumpang tindih.
  1. 7.     Sistem Pemerintahan Yang Efektif

Sistem pemerintahan demokrasi presidensial pasca reformasi, bukan saja belum mampu mengembangkan ideologi alternatif yang lebih konsisten dan koheran, juga belum mampu mengembangkan berbagai sistem pendukung yang dibutuhkan. Walaupun demikian dalam beberapa hal sistem pemerintahan demokrasi presidensial pasca reformasi ini telah meletakkan dasar-dasar yang kuat, yang dapat dikembangkan lebih lanjut guna membuka kesempatan yang lebih luas bagi partisipasi rakyat dalam politik dan pemerintahan. Setidaknya ada lima penjelasan yang dapat dikemukakan, kenapa system pemerintahan demokrasi presidensial yang Pertama, proses reformasi politik dan pemerintahan belum seluruhnya dirancang berdasar suatu grand design dan dilaksanakan secara konsisten, sehingga terjadi kerancuan pada banyak bidang terutama dengan dianutnya sistem multipartai bersamaan dengan sistem pemerintahan demokrasi presidensial.

Kedua, Konsekwensinya, kewenangan presiden yang mestinya luas karena dipilih langsung oleh rakyat dalam banyak hal, terkendala oleh kewenangan DPR RI yang sangat besar.

Ketiga, kondisi ini menyebabkan konfl ikasi dalam bidang politik dan pemerintahan yang lazimnya di negara lain, seperti prancis di atasi dengan menerapkan system pemerintahan kohabitasi.

Keempat, kelemahan sistem pemerintahan demokrasi presidensial yang kita anut dewasa ini juga dipengaruhi oleh belum adanya undang-undang yang mengatur tentang lembaga kepresidenan yang mestinya secara komprehensif dan integral mengatur aspek organisasi dan manejemen kepresidenan serta demikian banyak lembaga pemerintahan dibawa kendali kepresidenan.

Kelima, Tiadanya kekuatan ideologi yang mampu dikembangkan oleh presiden untuk memayungi visi dan misinya, sehingga seringkali presiden mengeluarkan kebijakan berdasarkan kecenderungan umum dari pendapat yang berkembang yang menyebabkan kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan terkesan parsial dan reaktif. Misalnya dalam hal seringnya terjadi perubahan design RUU APBN, soal kenaikan BBM, soal Ahmadiyah dan beberapa kebijakan lainnya.

Mencermati kondisi seperti itu, Kongres HMI XXVII merekomendasikan :

  • Mendesak sistem demokrasi yang lebih mapan dan stabil. Kehidupan politik harus menjadi payung yang adil bagi semua pihak untuk mengaspirasikan kepentingannya, tidak boleh menjadi tempat hegemoni oligarki-oligarki yang menegasikan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Maka dari itu sistem demokrasi Indonesia harus ditata sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pemerintahan presidensil yang utuh dan stabil mengawal jalannya pengelolaan negara serta mencegah proses liberalisasi dalam sendi-sendi berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya akan merusak kebudayaan politik Indonesia.
  • Membangun sistem rekruitmen kepemimpinan nasional yang efektif guna mengakhiri krisis kepemimpinan yang terjadi.
  • Demokrasi dan Politik Nasionalisme, menciptakan sistem politik yang demokratis, sebagai derivasi dari ideologi kebangsaan Indonesia yang memiliki karakteristik melindungi kepentingan rakyat dan bangsa, serta itu akan diwujudkan dalam kehidupan politik yang bercirikan debat yang sehat, budaya berlogika dan rasional dalam mencari kebenaran. Kesemua itu dalam rangka daya dan usaha untuk mencapai tujuan nasional sebagai cita-cita Indonesia merdeka.
  • Segera membuat UU tentang lembaga kepresidenan termasuk mengatur sekretariat negara yang akan membantu presiden dan wakil presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
  • Memperluas jangkauan political appointie tidak hanya sebatas pada jajaran menteri-menteri tapi sampai pada tingkat eselon satu dengan maksud untuk memberi jaminan bagi efektifi tas dan efesiensi kebijakan presiden dan wakil presiden pada tingkat operasional.
  • Mensinergikan fungsi dan wewenang tiap-tiap lembaga negara agar tidak menambah beban birokrasi.
  1. 8.      Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Daerah-Daerah Perbatasan

Setidaknya ada tiga alasan pokok mengapa pemilihan kepala daerah langsung ini harus dikaitkan dengan pemerintahan lokal yang demokratis. Pertama, membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktifitas politik di tingkat lokal. Kedua, mengedepankan pelayanan kepada kepentingan publik. Ketiga, meningkatkan akselerasi pembangunan sosial ekonomi yang berbasis kebutuhan masyarakat setempat. Untuk maksud tersebut, Pemerintah memberikan kesempatan kepada rakyat di daerah otonom untuk memilih langsung kepala daerah mereka. Hal ini dimaksudkan agar; rakyat bisa memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nuraninya, sekaligus memberikan legitimasi yang besar bagi kepala daerah yang terpilih; menghindari peluang distorsi oleh anggota DPRD untuk mempraktikkan politik uang; terbuka peluang munculnya calon-calon kepala daerah dari individu-individu yang memiliki integritas dan kapabilitas dalam memperhatikan kepentingan rakyat, bukan berdasarkan kepentingan partai tertentu; mendorong calon kepala daerah mendekati rakyat agar bisa terpilih, sehingga tidak ada lagi orang yang tdak dikenal rakyat di suatu daerah tiba-tiba menjadi kepala daerah tersebut; dan mendorong terjadinya peningkatan akuntabilitas pertanggungjawaban kepala daerah kepada rakyat.

Umumnya ahli politik pemerintahan di Indonesia melihat urgensi pilkada langsung itu sebagai berikut: Pertama, pemilihan secara langsung diperlukan untuk memutus mata rantai oligarki partai yang cenderung mewarnai kehidupan-partai-partai di DPRD dewasa ini. Kepentingan partai-partai dan bahkan kepentingan segelintir elite partai acapkali dimanipulasi sebagai kepentingan kolektif masyarakat. Dengan demikian, pemilihan secara langsung bagi kepala daerah diperlukan untuk memutus mata rantai politisasi atas aspirasi publik yang cenderung dilakukan partai-partai dan para politisi partai jika kepala daerah dipilih oleh elite politik DPRD saja.

Kedua, pemilihan secara langsung kepala daerah diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas para elite politik lokal, termasuk kepala-kepala daerah. Ketiga, pemilihan secara langsung kepala daerah diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan di tingkat lokal. Pemberhentian atau pencopotan kepala daerah di tengah masa jabatannya yang acapkali berdampak pada munculnya gejolak politik lokal, dapat dihindari. Keempat, pemilihan kepala daerah secara langsung akan memperkuat dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan atau daerah. Kelima, pemilihan secara langsung jelas lebih meningkatkan kualitas keterwakilan karena masyarakat dapat menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya di tingkat lokal. Karena itu, otonomi daerah dan pelaksanaan pilkada langsung di daerah-daerah otonom, dipandang ideal dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyat Indonesia dewasa ini. Hanya saja dalam pelaksanaannya, utamanya dalam pemilihan langsung kepala daerah, ditemukan persoalan-persoalan tekhnis, seperti; tidak adanya stabilitas politik yang diperlukan untuk membangun; seluruh kinerja elit terpecah untuk memikirkan pilkada yang berlangsung sepanjang tahun. Berdasarkan kondisi riil yang sedang terjadi dalam era otonomi daerah ditemukan fakta bahwa: Pertama, tingkat kesejahteraan dan pemerataan kesempatan bagi penduduk di suatu daerah otonom belum menggembirakan. Umumnya pemerintah daerah otonom belum memiliki kemampuan serta terbatas dalam menemukan inovasi-inovasi untuk mekasimalkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah masing-masing. Lazimnya para bupati dan walikota masih menggantungkan harapan pada pemerintah pusat, utamanya dalam soal pembiayaan. Ironisnya, tidak sedikit pemda justru memarkir uang pembangunan mereka dalam bentuk kertas berharga di Bank Indonesia (baik SBI maupun ORI). Padahal, infrastruktur di daerah sangat buruk, dan mengganggu mobilitas warga untuk meningkatkan produktifi tas ekonomi mereka.

Berdasarkan kenyataan tersebut, Kongres HMI XXVII, merekomendasikan:

  • Agar pemerintah mengevaluasi kembali daerah-daerah otonom yang ada, utamanya yang dihasilkan melalui pemekaran. Pemerintah diminta untuk melakukan verifi kasi factual terhadap semua daerah otonom, apakah masih diperlukan keberadaannya atau dikembalikan ke daerah otonom induknya.
  • Mendesak kepada pemerintah pusat, dan DPR untuk mengawal ketat terjadinya pemekaran atas suatu daerah, mengingat umumnya daerah-daerah pemekaran yang ada, lebih merupakan akomodasi politik elit tertentu, dan jauh dari semangat ideal dibentuknya suatu daerah otonom.
  • Untuk menguatkan point kedua di atas, HMI mendesak dimasukkannya ketentuan referendum daerah sebelum pembentukan suatu daerah otonom dilakukan, sehingga benar-benar kehadiran suatu daerah otonom merupakan kehendak rakyat, dan bukan kehendak elit semata.
  • Mengevaluasi sistem pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang syarat dengan praktek-praktek demokrasi liberal serta mengancam harmonisasi masyarakat.
  • Mendesak pemerintah untuk membuat Peraturan berkenaan  dengan verivikasi calon legislatif kepada daerah yang lebih mengutamakan kualitas.
  • Mendesak pemerintah untuk melakukan pembangunan yang massif dalam kontek demokrasi dan tata kelola daerah dalam bentuk asset dan SDA di daerah-daerah perbatasan.
  • Mendorong system otonomi agredatif yang  pancasilais dan menghindari kebijakan  deregulasi,privatisasi, liberalisasi , BUMN & sumberdaya mulik Negara lainnya
  • Mendorong penciptaan  ruang public pada setiap pembentuk .regulasi  bersama pemerintah  sebagai bentuk  kekuatan  civil society.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: